Kesimpulan 2
Sifat norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens)
Norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) mencerminkan dan melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat internasional. Norma-norma tersebut berlaku secara universal dan secara hierarki lebih unggul daripada aturan hukum internasional lainnya.
Komentar
(1) Draf kesimpulan 2 menjelaskan sifat umum norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Sifat umum tersebut dijelaskan berdasarkan tiga karakteristik penting yang terkait dengan norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Draf kesimpulan tersebut ditempatkan setelah ketentuan tentang ruang lingkup, untuk menunjukkan bahwa hal tersebut memberikan orientasi umum untuk norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens).
- Karakteristik pertama yang dirujuk dalam draf kesimpulan 2 adalah bahwa norma peremptory hukum internasional umum “mencerminkan dan melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat internasional”. Komisi memilih kata-kata “mencerminkan dan melindungi” untuk menggarisbawahi fungsi ganda yang dimainkan oleh nilai-nilai fundamental dalam kaitannya dengan norma peremptory hukum internasional umum. Kata “mencerminkan” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai fundamental yang dimaksud memberikan, sebagian, alasan untuk status peremptory dari norma hukum internasional umum yang dipermasalahkan. Lebih lanjut, kata “mencerminkan” berusaha untuk menetapkan gagasan bahwa norma yang dimaksud memberikan efek pada nilai-nilai tertentu. Kata “melindungi” dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa norma peremptory khusus dari hukum internasional umum berfungsi untuk melindungi nilai-nilai yang dimaksud. Dengan kata lain, ini menunjukkan gagasan bahwa norma peremptory yang mendasarinya adalah nilai-nilai tertentu yang dianut oleh komunitas internasional secara keseluruhan yang ingin dilindungi oleh norma-norma tersebut. Dalam beberapa hal, ini adalah konsep yang saling memperkuat. Nilai yang tercermin oleh norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) akan dilindungi oleh kepatuhan terhadap norma tersebut.
(3) Karakteristik bahwa norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) mencerminkan dan melindungi nilai-nilai fundamental komunitas internasional terkait dengan isi norma yang dimaksud. Bahkan pada tahun 1951, sebelum diadopsinya Konvensi Wina 1969 atau rancangan pasal-pasal tentang hukum perjanjian tahun 1966, Mahkamah Internasional telah menghubungkan larangan genosida, sebuah larangan yang saat ini diterima secara luas dan diakui sebagai norma yang tidak dapat ditawar, dengan nilai-nilai fundamental, dengan mencatat bahwa larangan tersebut diilhami oleh komitmen “untuk mengutuk dan menghukum genosida sebagai ‘kejahatan menurut hukum internasional’ yang melibatkan penyangkalan hak untuk hidup seluruh kelompok manusia, sebuah penyangkalan yang mengguncang hati nurani umat manusia dan mengakibatkan kerugian besar bagi kemanusiaan, dan yang bertentangan dengan hukum moral dan semangat serta tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
(4) Referensi dalam opini nasihat Pengadilan Internasional pada Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide terhadap “hati nurani umat manusia” dan “hukum moral” membangkitkan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh masyarakat internasional. Dalam keputusan-keputusan berikutnya, Pengadilan telah menegaskan kembali uraian ini tentang dasar yang mendasari larangan genosida dan, pada saat yang sama, menegaskan status peremptory dari larangan genosida. Selain itu, dalam putusannya tahun 2007 dalam kasus mengenai Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Pengadilan merujuk pada norma-norma peremptory bersama dengan “kewajiban yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang esensial”, dengan demikian menunjukkan hubungan di antara keduanya. Demikian pula, dalam Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Pengadilan menggambarkan karakter erga omnes dari larangan genosida yang sebagian didasarkan pada “nilai-nilai bersama”. Keterkaitan antara nilai-nilai dan karakter norma yang bersifat mutlak juga telah dikemukakan oleh pengadilan dan tribunal internasional lainnya.
(5) Dukungan terhadap keterkaitan antara norma-norma yang bersifat mutlak dari hukum internasional umum (jus cogens) dan nilai-nilai fundamental dapat ditemukan dalam praktik Negara-negara. Misalnya, banyak Negara, dalam pernyataan resmi, termasuk di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengakui keterkaitan antara nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang bersifat mutlak. Pengakuan keterkaitan ini telah secara khusus dinyatakan dalam keputusan pengadilan nasional. Misalnya, dalam Siderman de Blake v. Argentina, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kesembilan mengutip dengan persetujuan pernyataan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) “‘berasal dari nilai-nilai yang dianggap fundamental oleh komunitas internasional’”. Mahkamah Konstitusi Peru merujuk pada “pentingnya nilai-nilai yang luar biasa yang mendasari” kewajiban jus cogens. Demikian pula, dalam kasus Arancibia Clavel, Mahkamah Agung Argentina memutuskan bahwa tujuan dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) adalah “untuk melindungi Negara-negara dari perjanjian yang menyimpulkan bahwa melawan beberapa nilai dan kepentingan umum komunitas internasional Negara-negara secara keseluruhan”. Mahkamah Agung Kanada telah menggambarkan norma-norma peremptory sebagai norma-norma “kepentingan mendasar”. Dalam Perintahnya tertanggal 26 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menguraikan norma-norma peremptory hukum internasional umum sebagai norma-norma yang “berakar kuat dalam keyakinan hukum masyarakat Negara [dan yang] sangat diperlukan bagi keberadaan hukum internasional publik”.
(6) Hubungan antara norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) dan nilai-nilai juga diterima dalam tulisan-tulisan ilmiah. Kolb menyatakan bahwa gagasan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) entah bagaimana terhubung dengan nilai-nilai fundamental “adalah teori yang benar-benar dominan” dalam hukum internasional. Demikian pula, Gagnon Bergeron menguraikan karakteristik “nilai-nilai fundamental” sebagai “satu-satunya fitur penentu jus cogens”. Hannikainen, yang menguraikan peran norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), mengamati bahwa “suatu masyarakat hukum mungkin merasa perlu untuk menetapkan norma-norma peremptory untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai yang sangat penting dari masyarakat itu sendiri”. Demikian pula, Pellet melihat norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) sebagai jalan menuju “ketertiban umum yang lebih berorientasi pada nilai moral”, sementara Tomuschat menggambarkannya sebagai “golongan norma yang melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat internasional”.
(7) Tidak perlu dan, memang, tidak praktis untuk menentukan nilai-nilai fundamental yang dirujuk oleh rancangan kesimpulan 2. Nilai-nilai ini tidak statis dan dapat berkembang seiring waktu. Sementara nilai-nilai yang sering dikaitkan dengan jus cogens pada umumnya bersifat kemanusiaan, nilai-nilai lain, selama dianut oleh masyarakat internasional, juga dapat mendasari norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens).
(8) Perlu dicatat dari pembahasan di atas bahwa pengadilan dan tulisan-tulisan ilmiah telah menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk menandakan relevansi nilai-nilai fundamental. Misalnya, istilah “nilai-nilai fundamental” dan “kepentingan”, atau variasinya, telah digunakan secara bergantian. Pilihan kata-kata yang berbeda ini, Namun, tidak saling eksklusif dan keduanya menunjukkan latar belakang normatif dan moral yang penting dari norma yang dimaksud.
(9) Poin terminologis lebih lanjut adalah bahwa sementara rancangan kesimpulan 2 mengacu pada “komunitas internasional”, rancangan kesimpulan lainnya, termasuk rancangan kesimpulan 3, rancangan kesimpulan 4, dan rancangan kesimpulan 7, mengacu pada “komunitas internasional negara-negara secara keseluruhan”. “Komunitas internasional negara-negara secara keseluruhan” digunakan berkenaan dengan kriteria untuk norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), karena sejauh menyangkut penerapan kriteria tersebut, pandangan negara-negaralah yang penting. Namun, berkenaan dengan nilai-nilai yang mendasari norma-norma peremptory, pengertian yang lebih inklusif dari “komunitas internasional” relevan. Komunitas internasional yang lebih inklusif ini tentu saja mencakup negara-negara, tetapi mencakup aktor-aktor lain di luar negara-negara, yang mungkin memainkan peran penting dalam munculnya nilai-nilai fundamental.
- Berkenaan dengan karakteristik kedua, rancangan kesimpulan 2 menyatakan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) berlaku secara universal. Penerapan universal dari norma-norma peremptory norma hukum internasional umum (jus cogens) berarti bahwa norma tersebut mengikat semua subjek hukum internasional yang mereka tangani, termasuk Negara dan organisasi internasional. Gagasan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) berlaku secara universal, seperti halnya superioritas hierarkisnya, mengalir dari non-derogability. Fakta bahwa suatu norma tidak dapat diderogable, dengan perluasan, berarti bahwa norma tersebut berlaku untuk semua, karena Negara tidak dapat menyimpang darinya dengan membuat aturan khusus mereka sendiri yang bertentangan dengannya. Universal penerapan norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) merupakan karakteristik dan konsekuensi dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens).
- Dalam pendapat nasihatnya tentang Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Mahkamah Internasional merujuk pada “karakter universal dari kutukan genosida”, yang dianggapnya sebagai konsekuensi dari fakta bahwa genosida “mengejutkan hati nurani umat manusia dan mengakibatkan kerugian besar bagi kemanusiaan, dan [yang] bertentangan dengan hukum moral”. Karakter universal dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) ditegaskan oleh putusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia. Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika telah menggambarkan norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) sebagai “berlaku untuk semua Negara” dan sebagai norma yang “mengikat semua Negara”. Demikian pula, dalam Michael Domingues v. United States, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika Hak-hak asasi manusia telah menetapkan bahwa norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) “mengikat masyarakat internasional secara keseluruhan, terlepas dari protes, pengakuan atau persetujuan”.
- Karakter universal dari norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) selanjutnya tercermin dalam keputusan-keputusan pengadilan nasional. Dalam kasus Tel-Oren v. Libyan Arab Republic,, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Distrik Columbia menyebut norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) sebagai “norma-norma universal dan wajib”. Dalam kasus Youssef Nada v. State Secretariat for Economic Affairs and Federal Department of Economic Affairs, Mahkamah Agung Federal Swiss menggambarkan norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) sebagai norma-norma yang “mengikat semua subjek hukum internasional”. Mahkamah Konstitusi Jerman menggambarkan norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) sebagai “hukum internasional publik yang berlaku secara universal.” Pandangan bahwa norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) cogens) memiliki karakter universal juga tercermin dalam tulisan-tulisan para cendekiawan.
- Karakteristik penerapan universal dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) itu sendiri memiliki dua implikasi. Pertama, aturan atau doktrin penentang tetap tidak berlaku untuk norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Aspek ini dipertimbangkan lebih lanjut dalam rancangan kesimpulan 14. Sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf (8) dari komentar terhadap rancangan kesimpulan 1, implikasi kedua dari penerapan universal norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) adalah bahwa norma-norma tersebut tidak berlaku secara regional atau bilateral.
(14) Sebagai karakteristik ketiga, rancangan kesimpulan 2 menyatakan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) secara hierarki lebih unggul daripada norma-norma hukum internasional lainnya. Fakta bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) secara hierarki lebih unggul daripada norma-norma hukum internasional lainnya merupakan karakteristik dan konsekuensi dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Konsekuensinya adalah identifikasi suatu norma sebagai norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) memiliki efek bahwa norma tersebut akan lebih unggul daripada norma-norma lain yang tidak memiliki karakter yang sama. Beberapa implikasi hierarki tercermin dalam konsekuensi norma-norma peremptory yang dijelaskan dalam Bagian Tiga dari rancangan kesimpulan ini, misalnya konsekuensi dari ketidakabsahan aturan perjanjian yang saling bertentangan. Keunggulan hierarki juga menjadi ciri khas karena menggambarkan sifat norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens).
(15) Pengadilan dan tribunal internasional sering merujuk pada keunggulan hierarki norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia, misalnya, menyatakan bahwa fitur larangan penyiksaan “berkaitan dengan hierarki aturan dalam tatanan normatif internasional” dan bahwa larangan tersebut “telah berkembang menjadi norma peremptory atau jus cogens, yaitu, norma yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam hierarki internasional daripada hukum perjanjian dan bahkan aturan kebiasaan ‘yang biasa’. Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika juga telah menerima keunggulan hierarki norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Dalam Kadi v. Council and Commission, Pengadilan Tingkat Pertama Masyarakat Eropa menguraikan norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) sebagai “sekumpulan aturan hukum publik internasional yang lebih tinggi”. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dalam Al-Adsani v. the United Kingdom, juga telah menggambarkan norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) sebagai “suatu norma yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam hierarki internasional daripada hukum perjanjian dan bahkan aturan kebiasaan ‘yang umum’”.
(16) Pengakuan superioritas hierarkis norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) juga dapat dilihat dalam praktik Negara. Misalnya, Pengadilan Tinggi Zimbabwe, dalam Mann v. Republic of Equatorial Guinea, menggambarkan norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) sebagai norma-norma yang “dianugerahi keutamaan dalam hierarki aturan yang membentuk tatanan normatif internasional”. Pengadilan di Amerika Serikat juga telah mengakui superioritas hierarkis norma-norma norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Dalam Siderman de Blake v. Argentina, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kesembilan menyatakan bahwa kebebasan dari penyiksaan, sebuah norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens), “layak mendapatkan status tertinggi di bawah hukum internasional”. Berbagai istilah yang menunjukkan superioritas hierarkis telah digunakan oleh berbagai pengadilan nasional untuk menggambarkan norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens). Norma-norma tersebut dianggap memiliki “posisi hierarkis tertinggi di antara semua norma dan prinsip adat lainnya”, “tidak hanya di atas hukum perjanjian, tetapi juga di atas semua sumber hukum lainnya”, dan menjadi norma yang “berlaku atas keduanya hukum kebiasan dan perjanjian internasional”. Negara-negara juga, dalam pernyataan mereka, merujuk pada superioritas hierarkis norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens).
(17) Keunggulan hierarkis norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) diakui dalam kesimpulan kerja Kelompok Studi Komisi tentang fragmentasi hukum internasional. Karakteristik ini juga secara umum diakui dalam tulisan-tulisan para sarjana.
(18) Karakteristik yang terkandung dalam rancangan kesimpulan 2 itu sendiri bukanlah kriteria untuk mengidentifikasi norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Dengan demikian, rancangan kesimpulan 2 tidak boleh dibaca sebagai pemaksaan kriteria tambahan untuk mengidentifikasi norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Kriteria untuk mengidentifikasi norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) termuat dalam Bagian Dua dari rancangan kesimpulan. Untuk mengidentifikasi suatu norma sebagai norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), tidak perlu mengajukan bukti karakteristik dalam rancangan kesimpulan 2. Pengajuan karakteristik dalam rancangan kesimpulan 2 juga tidak dapat menggantikan kriteria untuk mengidentifikasi norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) yang terdapat dalam Bagian Dua.
(19) Meskipun karakteristik itu sendiri bukan kriteria, keberadaan karakteristik yang termuat dalam rancangan kesimpulan 2 dapat memberikan konteks dalam penilaian bukti untuk mengidentifikasi norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Misalnya, bukti bahwa suatu norma mencerminkan dan melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat internasional, secara hierarki lebih unggul daripada norma-norma hukum internasional lainnya dan berlaku secara universal, dapat berfungsi untuk mendukung atau menegaskan status peremptory suatu norma. Namun, bukti tambahan ini tidak dapat dengan sendirinya menjadi dasar untuk mengidentifikasi norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Bukti yang mendukung kriteria, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Dua dari rancangan ini kesimpulan, harus selalu ada.