Bagian Empat

Ketentuan Umum

Kesimpulan 20

Penafsiran dan penerapannya sesuai dengan norma-norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens)

Apabila nampak adanya pertentangan antara suatu norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) dengan kaidah hukum internasional lain, maka kaidah hukum internasional lain tersebut, sejauh mungkin, harus ditafsirkan dan diterapkan agar konsisten dengan kaidah hukum internasional pertama.

Penjelasan

  • Rancangan kesimpulan 20 memuat aturan interpretatif yang berlaku dalam kasus potensi konflik antara norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens) dan aturan hukum internasional lainnya. Rancangan kesimpulan 10, 14, 15 dan 16 mengatur tentang ketidakabsahan atau tidak adanya aturan hukum internasional yang bertentangan dengan norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens). Apakah suatu aturan hukum internasional bertentangan dengan norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens) atau tidak merupakan masalah yang harus ditentukan melalui penafsiran. Aturan dalam rancangan kesimpulan 20 berlaku sebagai bagian dari proses penafsiran berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai penafsiran untuk menentukan apakah konflik tersebut benar-benar ada.[1] Rancangan kesimpulan tidak mendefinisikan konflik, namun dapat dipahami, dalam hal ini konteksnya, sebagai situasi dimana dua aturan hukum internasional tidak dapat diterapkan secara bersamaan tanpa melanggar atau merugikan aturan lainnya.[2]
  • Rancangan kesimpulan 20 tidak boleh diterapkan dalam semua kasus yang berkaitan dengan penafsiran suatu aturan atau penentuan isinya. Rancangan kesimpulan ini hanya boleh diterapkan dalam kasus-kasus terbatas di mana “tampaknya mungkin ada konflik” antara aturan hukum internasional yang tidak bersifat mutlak dan norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens).[3]Dalam kasus seperti itu, penafsir diarahkan untuk menafsirkan aturan hukum internasional yang tidak bersifat mutlak sedemikian rupa sehingga konsisten dengan norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens). Kata-kata “sejauh mungkin” dalam rancangan kesimpulan dimaksudkan untuk menekankan bahwa, dalam pelaksanaan penafsiran aturan hukum internasional dengan cara yang konsisten dengan norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens), batas-batas penafsiran tidak boleh dilampaui. Dengan kata lain, aturan yang dimaksud tidak boleh diberi makna atau isi yang tidak mengalir dari penerapan aturan dan metodologi penafsiran yang normal untuk mencapai konsistensi dengan norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens).
  • Rancangan kesimpulan 20 menggunakan kata-kata “ditafsirkan dan diterapkan”. Penafsiran dan penerapan suatu aturan merupakan konsep yang saling terkait tetapi terpisah. Kata-kata “penafsiran dan penerapan” juga digunakan dalam paragraf (3) dari penjelasanterhadap pasal 26 dari pasal-pasal tentang tanggung jawab Negara atas perbuatan yang melanggar hukum internasional, yang membahas efek interpretatif dari norma-norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens). Ia mengakui bahwa, dalam beberapa kasus, yang mungkin menjadi masalah bukanlah penafsiran aturan yang dimaksud tetapi penerapannya. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika suatu aturan, pada dasarnya, konsisten dengan norma mutlak hukum internasional umum yang relevan (jus cogens), tetapi penerapannya dengan cara tertentu akan bertentangan dengan norma mutlak yang relevan.
  • Dalam konteks aturan perjanjian, aturan dalam rancangan kesimpulan 20 dapat dilihat sebagai penerapan pasal 31, ayat 3 (c) Konvensi Wina 1969, yang menetapkan bahwa dalam penafsiran perjanjian “[s]etiap aturan hukum internasional yang relevan yang berlaku dalam hubungan antara para pihak … harus diperhitungkan”. Norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens) adalah aturan hukum internasional yang berlaku dalam hubungan terutama antara Negara dan organisasi internasional dan karenanya, jika relevan, harus diperhitungkan dalam penafsiran perjanjian.[4]
  • Meskipun aturan interpretatif dalam rancangan kesimpulan 20 merupakan penerapan konkret dari pasal 31 ayat 3 (c), Konvensi Wina 1969, aturan tersebut tidak hanya berlaku dalam kaitannya dengan perjanjian, tetapi juga terhadap penafsiran dan penerapan semua aturan hukum internasional lainnya. Dalam hal ini, Komisi telah menyatakan bahwa “[k]tika terdapat konflik nyata antara kewajiban- kewajiban utama, yang salah satunya timbul bagi suatu Negara yang secara langsung berada di bawah norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak, jelaslah bahwa kewajiban tersebut harus  berlaku … [N]ormasi-norma wajib hukum internasional umum menghasilkan prinsip-prinsip interpretatif yang kuat yang akan menyelesaikan semua atau sebagian besar konflik yang tampak”.[5]
  • Sebagaimana dicatat dalam paragraf (2) dari penjelasan ini, kata-kata “sejauh mungkin” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa aturan dalam rancangan kesimpulan ini tidak mengizinkan batas-batas penafsiran dilampaui. Jika tidak mungkin untuk sampai pada penafsiran aturan yang tidak bersifat mutlak yang konsisten dengan norma mutlak hukum internasional umum (jus cogens), aturan yang tidak bersifat mutlak harus dibatalkan sesuai dengan rancangan kesimpulan 10, 14, 15 dan 16.
  • Frasa “aturan hukum internasional lainnya” dalam rancangan kesimpulan 20 harus dipahami mengacu pada kewajiban berdasarkan hukum internasional, baik yang timbul berdasarkan perjanjian, hukum kebiasaan internasional, asas hukum umum, tindakan unilateral atau resolusi, keputusan atau tindakan lain dari organisasi internasional. Oleh karena itu, rancangan kesimpulan 20 berlaku dalam penafsiran aturan atau kewajiban yang diidentifikasi dalam rancangan kesimpulan 10, 14, 15 dan 16.

[1] 278 Lihat D. Costelloe, “Peremptory norms and resolutions of the United Nations Security Council”, dalam Tladi (ed.), Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens)…  (catatan kaki 26 di atas), hlm. 441–467, pada hlm. 443 dan seterusnya.

[2] 279 Lihat, untuk diskusi, E. Vranes, “The definition of ‘norm conflict’ in international law and legal theory”, The European Journal of International Law, vol. 17,  No. 2 (2006), hlm. 395–418. Lihat juga V. Jeutner, ”, The European Journal of International Law, vol. 17, No. 2 (2006), pp. 395–418. See also V. Jeutner, “Rebutting four arguments in favour of resolving ius cogens conflicts by means of proportionality tests”, Nordic Journal of International Law, vol. 89, No. 3 (2020),  hlm. 453–470, di hlm. 455.

[3] 280 SB Traore, “Peremptory norms and interpretation in international law”, in Tladi (ed.), Peremptory

Norms of General International Law (Jus Cogens)…… (catatan kaki 26 di atas), hlm. 132–176.

[4] 281 Lihat, misalnya, laporan Kelompok Studi tentang fragmentasi hukum internasional (yang telah diselesaikan oleh Martti Koskenniemi) (catatan kaki 54 di atas), hal. 85, para. 414. Hal ini dilakukan misalnya dalam Council  of the European Union v. Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro  (Front Polisario), Case C-104/16 P, Judgment of 21 December 2016, Grand Chamber, Court of  Justice of the European Union, Official Journal of the European Union, C 53/19 (20 February 2017),  pada paragraf 88 dan seterusnya, khususnya paragraf 114, yang mana Pengadilan, setelah menetapkan bahwa prinsip Penentuan nasib sendiri adalah “salah satu prinsip penting hukum internasional” dan salah satu prinsip yang membentuk kewajiban erga omnes (paragraf 88), melanjutkan untuk menafsirkan perjanjian antara Komisi Eropa dan Maroko dengan cara yang menghormati aturan ini: “Oleh karena itu, Perjanjian Liberalisasi tidak dapat dipahami pada saat penandatanganannya berarti bahwa cakupan teritorialnya meliputi wilayah Sahara Barat” (para. 114).

[5] 282 Pasal (3) dari penjelasanterhadap pasal 26 dari artikel-artikel tentang tanggung jawab negara atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional, Yearbook … 2001, vol. II (Bagian Dua) dan koreksi, hal. 85. Lihat juga kesimpulan (42) kesimpulan Kelompok Studi tentang fragmentasi hukum internasional (catatan kaki 54 di atas); dan Mik (catatan kaki 176 di atas), hlm. 73 dan seterusnya

Kesimpulan 2

Sifat norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens)

Norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) mencerminkan dan melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat internasional. Norma-norma tersebut berlaku secara universal dan secara hierarki lebih unggul daripada aturan hukum internasional lainnya.

Komentar

(1) Draf kesimpulan 2 menjelaskan sifat umum norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Sifat umum tersebut dijelaskan berdasarkan tiga karakteristik penting yang terkait dengan norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Draf kesimpulan tersebut ditempatkan setelah ketentuan tentang ruang lingkup, untuk menunjukkan bahwa hal tersebut memberikan orientasi umum untuk norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens).

  • Karakteristik pertama yang dirujuk dalam draf kesimpulan 2 adalah bahwa norma peremptory hukum internasional umum “mencerminkan dan melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat internasional”. Komisi memilih kata-kata “mencerminkan dan melindungi” untuk menggarisbawahi fungsi ganda yang dimainkan oleh nilai-nilai fundamental dalam kaitannya dengan norma peremptory hukum internasional umum. Kata “mencerminkan” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai fundamental yang dimaksud memberikan, sebagian, alasan untuk status peremptory dari norma hukum internasional umum yang dipermasalahkan. Lebih lanjut, kata “mencerminkan” berusaha untuk menetapkan gagasan bahwa norma yang dimaksud memberikan efek pada nilai-nilai tertentu. Kata “melindungi” dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa norma peremptory khusus dari hukum internasional umum berfungsi untuk melindungi nilai-nilai yang dimaksud. Dengan kata lain, ini menunjukkan gagasan bahwa norma peremptory yang mendasarinya adalah nilai-nilai tertentu yang dianut oleh komunitas internasional secara keseluruhan yang ingin dilindungi oleh norma-norma tersebut. Dalam beberapa hal, ini adalah konsep yang saling memperkuat. Nilai yang tercermin oleh norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) akan dilindungi oleh kepatuhan terhadap norma tersebut.

(3) Karakteristik bahwa norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) mencerminkan dan melindungi nilai-nilai fundamental komunitas internasional terkait dengan isi norma yang dimaksud. Bahkan pada tahun 1951, sebelum diadopsinya Konvensi Wina 1969 atau rancangan pasal-pasal tentang hukum perjanjian tahun 1966, Mahkamah Internasional telah menghubungkan larangan genosida, sebuah larangan yang saat ini diterima secara luas dan diakui sebagai norma yang tidak dapat ditawar, dengan nilai-nilai fundamental, dengan mencatat bahwa larangan tersebut diilhami oleh komitmen “untuk mengutuk dan menghukum genosida sebagai ‘kejahatan menurut hukum internasional’ yang melibatkan penyangkalan hak untuk hidup seluruh kelompok manusia, sebuah penyangkalan yang mengguncang hati nurani umat manusia dan mengakibatkan kerugian besar bagi kemanusiaan, dan yang bertentangan dengan hukum moral dan semangat serta tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

(4) Referensi dalam opini nasihat Pengadilan Internasional pada Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide  terhadap “hati nurani umat manusia” dan “hukum moral” membangkitkan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh masyarakat internasional. Dalam keputusan-keputusan berikutnya, Pengadilan telah menegaskan kembali uraian ini tentang dasar yang mendasari larangan genosida dan, pada saat yang sama, menegaskan status peremptory dari larangan genosida. Selain itu, dalam putusannya tahun 2007 dalam kasus mengenai Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Pengadilan merujuk pada norma-norma peremptory bersama dengan “kewajiban yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang esensial”, dengan demikian menunjukkan hubungan di antara keduanya. Demikian pula, dalam Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar),  Pengadilan menggambarkan karakter erga omnes dari larangan genosida yang sebagian didasarkan pada “nilai-nilai bersama”. Keterkaitan antara nilai-nilai dan karakter norma yang bersifat mutlak juga telah dikemukakan oleh pengadilan dan tribunal internasional lainnya.

(5) Dukungan terhadap keterkaitan antara norma-norma yang bersifat mutlak dari hukum internasional umum (jus cogens) dan nilai-nilai fundamental dapat ditemukan dalam praktik Negara-negara. Misalnya, banyak Negara, dalam pernyataan resmi, termasuk di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengakui keterkaitan antara nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang bersifat mutlak. Pengakuan keterkaitan ini telah secara khusus dinyatakan dalam keputusan pengadilan nasional. Misalnya, dalam Siderman de Blake v. Argentina, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kesembilan mengutip dengan persetujuan pernyataan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) “‘berasal dari nilai-nilai yang dianggap fundamental oleh komunitas internasional’”. Mahkamah Konstitusi Peru merujuk pada “pentingnya nilai-nilai yang luar biasa yang mendasari” kewajiban jus cogens. Demikian pula, dalam kasus Arancibia Clavel, Mahkamah Agung Argentina memutuskan bahwa tujuan dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) adalah “untuk melindungi Negara-negara dari perjanjian yang menyimpulkan bahwa melawan beberapa nilai dan kepentingan umum komunitas internasional Negara-negara secara keseluruhan”. Mahkamah Agung Kanada telah menggambarkan norma-norma peremptory sebagai norma-norma “kepentingan mendasar”. Dalam Perintahnya tertanggal 26 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menguraikan norma-norma peremptory hukum internasional umum sebagai norma-norma yang “berakar kuat dalam keyakinan hukum masyarakat Negara [dan yang] sangat diperlukan bagi keberadaan hukum internasional publik”.

(6) Hubungan antara norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) dan nilai-nilai juga diterima dalam tulisan-tulisan ilmiah. Kolb menyatakan bahwa gagasan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) entah bagaimana terhubung dengan nilai-nilai fundamental “adalah teori yang benar-benar dominan” dalam hukum internasional. Demikian pula, Gagnon Bergeron menguraikan karakteristik “nilai-nilai fundamental” sebagai “satu-satunya fitur penentu jus cogens”. Hannikainen, yang menguraikan peran norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), mengamati bahwa “suatu masyarakat hukum mungkin merasa perlu untuk menetapkan norma-norma peremptory untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai yang sangat penting dari masyarakat itu sendiri”. Demikian pula, Pellet melihat norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) sebagai jalan menuju “ketertiban umum yang lebih berorientasi pada nilai moral”, sementara Tomuschat menggambarkannya sebagai “golongan norma yang melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat internasional”.

(7) Tidak perlu dan, memang, tidak praktis untuk menentukan nilai-nilai fundamental yang dirujuk oleh rancangan kesimpulan 2. Nilai-nilai ini tidak statis dan dapat berkembang seiring waktu. Sementara nilai-nilai yang sering dikaitkan dengan jus cogens pada umumnya bersifat kemanusiaan, nilai-nilai lain, selama dianut oleh masyarakat internasional, juga dapat mendasari norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens).

(8) Perlu dicatat dari pembahasan di atas bahwa pengadilan dan tulisan-tulisan ilmiah telah menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk menandakan relevansi nilai-nilai fundamental. Misalnya, istilah “nilai-nilai fundamental” dan “kepentingan”, atau variasinya, telah digunakan secara bergantian. Pilihan kata-kata yang berbeda ini, Namun, tidak saling eksklusif dan keduanya menunjukkan latar belakang normatif dan moral yang penting dari norma yang dimaksud.

(9) Poin terminologis lebih lanjut adalah bahwa sementara rancangan kesimpulan 2 mengacu pada “komunitas internasional”, rancangan kesimpulan lainnya, termasuk rancangan kesimpulan 3, rancangan kesimpulan 4, dan rancangan kesimpulan 7, mengacu pada “komunitas internasional negara-negara secara keseluruhan”. “Komunitas internasional negara-negara secara keseluruhan” digunakan berkenaan dengan kriteria untuk norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), karena sejauh menyangkut penerapan kriteria tersebut, pandangan negara-negaralah yang penting. Namun, berkenaan dengan nilai-nilai yang mendasari norma-norma peremptory, pengertian yang lebih inklusif dari “komunitas internasional” relevan. Komunitas internasional yang lebih inklusif ini tentu saja mencakup negara-negara, tetapi mencakup aktor-aktor lain di luar negara-negara, yang mungkin memainkan peran penting dalam munculnya nilai-nilai fundamental.

  • Berkenaan dengan karakteristik kedua, rancangan kesimpulan 2 menyatakan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) berlaku secara universal. Penerapan universal dari norma-norma peremptory norma hukum internasional umum (jus cogens) berarti bahwa norma tersebut mengikat semua subjek hukum internasional yang mereka tangani, termasuk Negara dan organisasi internasional. Gagasan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) berlaku secara universal, seperti halnya superioritas hierarkisnya, mengalir dari non-derogability. Fakta bahwa suatu norma tidak dapat diderogable, dengan perluasan, berarti bahwa norma tersebut berlaku untuk semua, karena Negara tidak dapat menyimpang darinya dengan membuat aturan khusus mereka sendiri yang bertentangan dengannya. Universal penerapan norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) merupakan karakteristik dan konsekuensi dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens).
  • Dalam pendapat nasihatnya tentang Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Mahkamah Internasional merujuk pada “karakter universal dari kutukan genosida”, yang dianggapnya sebagai konsekuensi dari fakta bahwa genosida “mengejutkan hati nurani umat manusia dan mengakibatkan kerugian besar bagi kemanusiaan, dan [yang] bertentangan dengan hukum moral”. Karakter universal dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) ditegaskan oleh putusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia. Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika telah menggambarkan norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) sebagai “berlaku untuk semua Negara” dan sebagai norma yang “mengikat semua Negara”. Demikian pula, dalam Michael Domingues v. United States, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika Hak-hak asasi manusia telah menetapkan bahwa norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) “mengikat masyarakat internasional secara keseluruhan, terlepas dari protes, pengakuan atau persetujuan”.
  • Karakter universal dari norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) selanjutnya tercermin dalam keputusan-keputusan pengadilan nasional. Dalam kasus Tel-Oren v. Libyan Arab Republic,, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Distrik Columbia menyebut norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) sebagai “norma-norma universal dan wajib”. Dalam kasus Youssef Nada v. State Secretariat for Economic Affairs and Federal Department of Economic Affairs, Mahkamah Agung Federal Swiss menggambarkan norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) sebagai norma-norma yang “mengikat semua subjek hukum internasional”. Mahkamah Konstitusi Jerman menggambarkan norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) sebagai “hukum internasional publik yang berlaku secara universal.” Pandangan bahwa norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens) cogens) memiliki karakter universal juga tercermin dalam tulisan-tulisan para cendekiawan.
  • Karakteristik penerapan universal dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) itu sendiri memiliki dua implikasi. Pertama, aturan atau doktrin penentang tetap tidak berlaku untuk norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Aspek ini dipertimbangkan lebih lanjut dalam rancangan kesimpulan 14. Sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf (8) dari komentar terhadap rancangan kesimpulan 1, implikasi kedua dari penerapan universal norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) adalah bahwa norma-norma tersebut tidak berlaku secara regional atau bilateral. 

(14) Sebagai karakteristik ketiga, rancangan kesimpulan 2 menyatakan bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) secara hierarki lebih unggul daripada norma-norma hukum internasional lainnya. Fakta bahwa norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) secara hierarki lebih unggul daripada norma-norma hukum internasional lainnya merupakan karakteristik dan konsekuensi dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Konsekuensinya adalah identifikasi suatu norma sebagai norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) memiliki efek bahwa norma tersebut akan lebih unggul daripada norma-norma lain yang tidak memiliki karakter yang sama. Beberapa implikasi hierarki tercermin dalam konsekuensi norma-norma peremptory yang dijelaskan dalam Bagian Tiga dari rancangan kesimpulan ini, misalnya konsekuensi dari ketidakabsahan aturan perjanjian yang saling bertentangan. Keunggulan hierarki juga menjadi ciri khas karena menggambarkan sifat norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens).

(15) Pengadilan dan tribunal internasional sering merujuk pada keunggulan hierarki norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia, misalnya, menyatakan bahwa fitur larangan penyiksaan “berkaitan dengan hierarki aturan dalam tatanan normatif internasional” dan bahwa larangan tersebut “telah berkembang menjadi norma peremptory atau jus cogens, yaitu, norma yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam hierarki internasional daripada hukum perjanjian dan bahkan aturan kebiasaan ‘yang biasa’. Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika juga telah menerima keunggulan hierarki norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Dalam Kadi v. Council and Commission, Pengadilan Tingkat Pertama Masyarakat Eropa menguraikan norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) sebagai “sekumpulan aturan hukum publik internasional yang lebih tinggi”. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dalam Al-Adsani v. the United Kingdom, juga telah menggambarkan norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) sebagai “suatu norma yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam hierarki internasional daripada hukum perjanjian dan bahkan aturan kebiasaan ‘yang umum’”.

(16) Pengakuan superioritas hierarkis norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) juga dapat dilihat dalam praktik Negara. Misalnya, Pengadilan Tinggi Zimbabwe, dalam Mann v. Republic of Equatorial Guinea, menggambarkan norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) sebagai norma-norma yang “dianugerahi keutamaan dalam hierarki aturan yang membentuk tatanan normatif internasional”. Pengadilan di Amerika Serikat juga telah mengakui superioritas hierarkis norma-norma norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Dalam Siderman de Blake v. Argentina, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kesembilan menyatakan bahwa kebebasan dari penyiksaan, sebuah norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens), “layak mendapatkan status tertinggi di bawah hukum internasional”. Berbagai istilah yang menunjukkan superioritas hierarkis telah digunakan oleh berbagai pengadilan nasional untuk menggambarkan norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens). Norma-norma tersebut dianggap memiliki “posisi hierarkis tertinggi di antara semua norma dan prinsip adat lainnya”, “tidak hanya di atas hukum perjanjian, tetapi juga di atas semua sumber hukum lainnya”, dan menjadi norma yang “berlaku atas keduanya hukum kebiasan dan perjanjian internasional”. Negara-negara juga, dalam pernyataan mereka, merujuk pada superioritas hierarkis norma-norma hukum internasional umum yang bersifat mutlak (jus cogens).

(17) Keunggulan hierarkis norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) diakui dalam kesimpulan kerja Kelompok Studi Komisi tentang fragmentasi hukum internasional. Karakteristik ini juga secara umum diakui dalam tulisan-tulisan para sarjana.

(18) Karakteristik yang terkandung dalam rancangan kesimpulan 2 itu sendiri bukanlah kriteria untuk mengidentifikasi norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Dengan demikian, rancangan kesimpulan 2 tidak boleh dibaca sebagai pemaksaan kriteria tambahan untuk mengidentifikasi norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Kriteria untuk mengidentifikasi norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) termuat dalam Bagian Dua dari rancangan kesimpulan. Untuk mengidentifikasi suatu norma sebagai norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), tidak perlu mengajukan bukti karakteristik dalam rancangan kesimpulan 2. Pengajuan karakteristik dalam rancangan kesimpulan 2 juga tidak dapat menggantikan kriteria untuk mengidentifikasi norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) yang terdapat dalam Bagian Dua.

(19) Meskipun karakteristik itu sendiri bukan kriteria, keberadaan karakteristik yang termuat dalam rancangan kesimpulan 2 dapat memberikan konteks dalam penilaian bukti untuk mengidentifikasi norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Misalnya, bukti bahwa suatu norma mencerminkan dan melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat internasional, secara hierarki lebih unggul daripada norma-norma hukum internasional lainnya dan berlaku secara universal, dapat berfungsi untuk mendukung atau menegaskan status peremptory suatu norma. Namun, bukti tambahan ini tidak dapat dengan sendirinya menjadi dasar untuk mengidentifikasi norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Bukti yang mendukung kriteria, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Dua dari rancangan ini kesimpulan, harus selalu ada.

2. Teks rancangan kesimpulan dan komentarnya

44. Teks rancangan kesimpulan yang diterima oleh Komisi, pada pembacaan kedua, bersama dengan komentarnya, direproduksi di bawah ini.

Identifikasi dan akibat hukum norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens)

Bagian Satu

Pendahuluan

Kesimpulan 1

Ruang Lingkup

Rancangan kesimpulan ini menyangkut identifikasi dan akibat hukum norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens).

Komentar

(1) Seperti halnya keluaran Komisi, rancangan kesimpulan harus dibaca bersama dengan komentarnya.

(2) Rancangan kesimpulan ini menyangkut norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), yang semakin banyak dirujuk oleh pengadilan internasional dan regional, pengadilan nasional, Negara, dan aktor lainnya. Rancangan kesimpulan ini ditujukan untuk memberikan panduan kepada semua pihak yang mungkin diminta untuk menentukan keberadaan norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) dan konsekuensi hukumnya. Mengingat pentingnya dan implikasi yang berpotensi luas dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), perlu bahwa identifikasi norma-norma tersebut dan konsekuensi hukumnya dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan metodologi yang diterima secara umum.

(3) Rancangan kesimpulan 1 bersifat pengantar dan menetapkan ruang lingkup rancangan kesimpulan saat ini. Secara sederhana, rancangan ini menyatakan bahwa rancangan kesimpulan saat ini menyangkut identifikasi dan konsekuensi hukum dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Rancangan kesimpulan, yang membahas identifikasi dan konsekuensi hukum, terutama berkaitan dengan metodologi. Rancangan ini tidak berupaya untuk membahas konten dari masing-masing norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Perlu dicatat juga bahwa komentar akan merujuk ke berbagai materi untuk menggambarkan pendekatan metodologis dalam praktik. Materi yang disebut sebagai contoh praktik, termasuk pandangan Negara, berfungsi untuk menggambarkan metodologi identifikasi dan konsekuensi norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Materi tersebut tidak menyiratkan persetujuan dengan, atau dukungan terhadap, pandangan yang diungkapkan di dalamnya oleh Komisi.

(4) Rancangan kesimpulan terutama berkaitan dengan metode untuk menetapkan apakah suatu norma hukum internasional umum memiliki kualitas tambahan berupa karakter peremptory (yaitu, diterima dan diakui oleh komunitas internasional Negara secara keseluruhan sebagai norma yang tidak boleh dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional umum (jus cogens) berikutnya yang memiliki karakter yang sama). Dengan demikian, rancangan kesimpulan tidak berkaitan dengan penentuan isi norma peremptory itu sendiri. Proses mengidentifikasi apakah suatu norma hukum internasional bersifat peremptory atau tidak memerlukan penerapan kriteria yang dikembangkan dalam rancangan kesimpulan ini.

(5) Secara umum, rancangan simpulan menggunakan kata “mengidentifikasi” untuk menandakan proses penetapan bahwa suatu norma merupakan norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens). Namun, kata “menentukan” juga digunakan di beberapa tempat.

(6) Selain identifikasi norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), rancangan simpulan juga menyangkut konsekuensi hukum dari norma tersebut. Istilah “konsekuensi hukum” digunakan karena istilah tersebut luas. Meskipun mungkin ada konsekuensi non-hukum dari norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens), hanya konsekuensi hukum yang menjadi subjek rancangan simpulan saat ini. Selain itu, norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens) individual mungkin memiliki konsekuensi khusus yang berbeda dari konsekuensi umum yang mengalir dari semua norma peremptory. Namun, rancangan simpulan saat ini tidak berkaitan dengan konsekuensi khusus tersebut, dan tidak pula berupaya untuk menentukan apakah norma peremptory individual memiliki konsekuensi khusus. Rancangan kesimpulan hanya membahas konsekuensi hukum umum dari norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens).

(7) Istilah jus cogens, “norma-norma peremptory” dan “norma-norma peremptory hukum internasional umum” terkadang digunakan secara bergantian dalam praktik Negara, yurisprudensi internasional dan tulisan-tulisan ilmiah. Komisi menetapkan istilah “norma-norma peremptory hukum internasional umum jus cogens” karena lebih jelas dan juga karena istilah tersebut digunakan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Konvensi Wina 1969).

(8) Istilah “norma-norma peremptory hukum internasional umum (jus cogens)” juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa topik tersebut hanya berkaitan dengan norma-norma hukum internasional umum. Norma-norma jus cogens dalam sistem hukum domestik, misalnya, tidak menjadi bagian dari topik tersebut. Demikian pula, norma-norma yang bersifat bilateral atau regional murni juga dikecualikan daridalam cakupan topik.

  • Kata “norma” digunakan karena dipahami memiliki makna yang lebih luas daripada kata-kata terkait lainnya seperti “aturan” dan “prinsip” dan mencakup keduanya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa, dalam beberapa kasus, kata “aturan”, “prinsip”, dan “norma” dapat digunakan secara bergantian. Komisi, dalam rancangan pasal-pasalnya tahun 1966 tentang hukum perjanjian, menggunakan kata “norma” dalam rancangan pasal 50 yang menjadi pasal 53 Konvensi Wina 1969. Akan tetapi, dalam komentarnya, Komisi menggunakan kata “peraturan”. Baik pasal 53 maupun 64 Konvensi menggunakan kata “norma”. Agar konsisten dengan Konvensi tersebut, kata “norma” tetap dipertahankan.

(10) Secara umum, rancangan simpulan saat ini berlaku bagi Negara, sebagai subjek utama hukum internasional. Karena alasan ini, teks rancangan simpulan pada pokoknya merujuk kepada “Negara”. Meskipun demikian, ada beberapa contoh di mana rancangan simpulan juga berlaku bagi organisasi internasional. Jika rancangan simpulan tertentu berlaku bagi organisasi internasional, komentar akan menjelaskan hal ini dengan jelas.

Untuk kemudahan dalam memahami penyelesaian sengketa investasi internasional, saya ada menyediakan terjemahan Konvensi ICSID.

Pasal 63 EPAJI menentukan tentang larangan mengenakan persyaratan-persyaratan pelaksanaan bagi aktivitas investasi dari investor pihak lain. Dalam ayat (1) Pasal 63 ditentukan bahwa tidak ada  satu pihakpun harus mengenakan atau melaksanakan setiap persyaratan berikut dalam hubungan dengan aktivitas investasi dalam wilayahnya dari investor pihak lain:

 

(a) untuk mengekspor pada tingkat atau persentase barang atau jasa  yang ditentukan;

(b) untuk mencapai tingkat atau persentase kandungan local yang ditentukan;

(c) untuk membeli, menggunakan, atau memberikan suatu preferensi pada barang-barang yang diproduksi atau jasa-jasa yang disediakan dalam wilayahnya, atau untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa dari pribadi kodrati atau pribadi hokum atau setiap entitas yang lain dalam wilayahnya;

(d)untuk menghubungkan dalam setiap cara volume atau nilai dari impor pada volume atau nilai dari ekspor atau jumlah masuknya mata uang asing yang diassosiasikan dengan investasi-investasi dari investor;

(e) untuk membatasi penjualan barang-barang di wilayahnya yang investasi-investasi dari investor memproduksi atau menyediakan dengan menghubungkan penjualan-penjualan sedemikian dalam setiap cara pada volume atau nilai ekspor atau mata uang asing yang didapatkan;

(f) untuk menunjuk, sebagai eksekutif atau anggota dewan direksi, individu-individu dari setiap kebangsaan tertentu;

(g) untuk menempatkan kantor pusat dari investor untuk wilayah tertentu atau pasar dunia di wilayahnya;

(h) untuk mencapai tingkat atau nilai yang ditentukan dari penelitian dan pengembangan di wilayahnya; atau  

(i) untuk mensuplai pada suatu region tertentu atau pasar dunia secara eksklusif dari wilayahnya, satu atau lebih barang-barang yang diproduksi oleh investor atau jasa-jasa yang disediakan oleh investor.

Dalam ayat (2) Pasal 63 ditentukan bahwa ayat (1) Pasal 63 tidak menghalangi pihak lain dari mempersyaratkan penerimaan setiap keuntungan, dalam hubungan dengan aktivitas-aktivitas investasi dalam wilayahnya dari investor Pihak lain, mengenai pentaatan dengan setiap persyaratan yang ditentukan dalam subayat 1 (g) sampai (i).

Kewajiban Most-Favoured-Nation Treatment dalam hokum internasional menentukan mengenai perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang. Dalam konteks EPAJI, Pasal 60 mengatur hal ini, dimana dinyatakan bahwa masing-masing pihak harus memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya dalam keadaan-keadaan yang sejenis (like circumstances) kepada investor-investor dari Negara-negara yang bukan pihak pada EPAJI dan terhadap investasi mereka berkenaan dengan aktivitas-aktivitas investasi.

EPAJI tidak menentukan apakah yang dimaksudkan dengan keadaan-keadaan sejenis (like circumstances). EPAJI juga tidak menentukan apakah pemberian perlakuan yang tidak kurang menguntungkan itu harus diberikan dalam keadaan tidak bersyarat atau dengan segera.

Tentu hal ini masih memerlukan elaborasi lebih lanjut dalam pelaksanaan investasi.

Pasal 59 EPAJI menentukan keberlakuan dari kewajiban perlakuan nasional (national treatment). Kewajiban Perlakuan Nasional merupakan suatu pilar dasar dalam hokum perdagangan internasional, yang menentukan bahwa suatu anggota harus memperlakukan produk dari Negara anggota yang lain dengan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikannya terhadap produk domestic sejenis.

Dalam kerangka EPAJI mengenai investasi, EPAJI juga menganut prinsip ini dan menuangkannya sebagai satu kewajiban.

Dalam ayat (1) Pasal 59 EPAJI ditentukan bahwa masing-masing pihak harus memberikan kepada investor dari pihak lain dan pada investasinya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya pada investornya sendiri atau investasinya dalam keadaan-keadaan sejenis berkenaan dengan aktivitas-aktivitas investasi. Tidak ada ditentukan mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan-keadaan sejenis itu.

Ayat (2) Pasal 59 EPAJI menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (1) Pasal 59, masing-masing pihak dapat menentukan formalitas-formalitas khusus dalam hubungan dengan aktivitas-aktivitas investasi dari investor pihak lain dalam wilayahnya, dengan ketentuan bahwa formalitas-formalitas sedemikian tidak dapat mengurangi secara material perlindungan yang diberikan oleh pihak sebelumnya pada investor dari pihak lain dan investasinya sesuai dengan ketentuan dalam Bab 5.

Pasal 74 EPAJI menentukan bahwa untuk keperluan investasi, Masing-masing pihak mengakui bahwa adalah tidak layak untuk mendorong investasi oleh investor dari pihak lain dengan mengendorkan aturan-aturan mengenai lingkungan hidup. Untuk masalah ini masing-masing pihak harus tidak menunda atau menghapuskan aturan-aturan mengenai lingkungan hidup sebagai dorongan untuk pendirian, akuisisi atau perluasan investasi di wilayahnya.

Pasal 75 Economic Partnership Agreement Jepang Indonesia (EPAJI) mengatur pembentukan sebuah sub komite tentang investasi untuk mencapai tujuan efektifnya pengimplementasian dan pengoperasian Bab 5 EPAJI. Sub komite ini sudah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) butir d EPAJI dimana dinyatakan dibentuk sub komite tentang investasi. Sub Komite ini harus:
a. Melakukan review dan pemantauan pengimplementasian dan pengoperasian Bab 5 EPAJI.
b. Melakukan review atas reservasi yang spesifik dan pengecualian-pengecualian menurut Pasal 64 EPAJI;
c. Mendiskusikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan bab 5;
d. Melaporkan temuan-temuan sub komite kepada komite bersama (joint komite); dan
e. melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagaimana mungkin didelegasikan oleh komite bersama sesuai dengan Pasal 14 EPAJI
Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Sub Komite harus:
(a) diisi oleh perwakilan dari pemerintah dan dapat, dan dapat, berdasarkan persetujuan bersama dari para pihak, mengundang perwakilan dari entitas-entitas selain dari Pemerintah yang keahlian yang relevan dengan persoalan-persoalan yang akan didiskusikan; and
(b) dipimpin bersama oleh pejabat-pejabat pemerintah Jepang dan Indonesia.
3. Sub Komite harus bersidaang pada suatu waktu dan tempat sebagaimana disetujui bersama oleh Para Pihak.
4. Sub Komite dapat, sebagaimana perlu, menetapkan aturan-aturan dan prosedur-prosedurnya.
5. Sub Komite dapat membentuk dan mendelegasikan tanggungjawabnya kepada kelompok kerja (Working Groups).

Investasi asing yang bagaimana yang memenuhi persyaratan menurut Pasal 25 Konvensi ICSID dan karenanya harus dilindungi? Dalam PHOENIX v. THE CZECH REPUBLIC (ICSID Case No. ARB/06/5) putusan yang diberikan pada 15 April 2009, tiga anggota majelis yang terdiri dari Brigitte Stern sebagai ketua majelis, Andreas Bucher Juan dan Fernandez-Armesto menolak gugatan Phoenix Action Ltd ( “Phoenix”) melawan Republik Ceko.
Sekedar latar belakang, Phoenix adalah sebuah perusahaan Israel yang membeli dua perusahaan Ceko, Praha Benet ( “BP”) dan Benet Group ( “BG”), pada tahun 2002 meskipun dua perusahaan ini terlibat sengketa – BG dengan sebuah perusahaan swasta , BP dengan Otoritas fiscal Ceko. Republik Ceko mempersoalkan wewenang dari Majelis atas dasar bahwa Phoenix adalah ex post facto entitas pura-pura Israel yang diciptakan oleh seorang warga Ceko agar dapat menetapkan keragaman kebangsaan. Republik Ceko secara khusus meminta Majelis untuk memutuskan apakah entitas asing dapat diciptakan untuk keperluan satu-satunya untuk keragaman kebangsaan, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan di bawah ICSID.
Dalam putusannya, Majelis mengkaji ulang apa yang sering disebut sebagai “Salini test” yang berupaya menentukan apakah terdapat investasi untuk keperluan dari Pasal 25 Konvensi ICSID. Salini test menentukan empat criteria agar suatu investasi memenuhi syarat di bawah Konvensi ICSID, yaitu (a) suatu kontribusi uang atau asset-asset lain yang bernilai ekonomi, (b) suatu jangka waktu tertentu, (c) unsure resiko, dan (d) kontribusi pembangunan bagi negara tuan rumah.
Dalam putusannya, Majelis menentukan enam unsure yang harus dipenuhi agar suatu investasi mendapat manfaat dari Pasal 25 Konvensi ICSID. Artinya agar suatu investasi asing mendapat perlindungan di bawah Konvensi ICSID keenam unsure tersebut harus dipenuhi. Keenam unsure itu adalah:
“1 – kontribusi dalam bentuk uang atau aset lainnya yang bernilai ekonomis;
2 – jangka waktu tertentu;
3 – adanya unsure resiko;
4 – aktivitas-acktivitas harus dilakukan mendorong perbangunan ekonomi dari negara tuan rumah;
5 – asset yang diinvestasikan harus sesuai dengan hukum negara tuan rumah;
6 – investasi harus dilakukan dengan itikad baik.
Jika enam unsure tersebut tidak terpenuhi maka investasi sedemikian tidak mendapatkan manfaat dari perlindungan menurut Pasal 25 Konvensi IDSIC. (Putusan dalam kasus tersebut dapat ditemukan di http://www.icsid.worldbank.org)

Create your own website, free on WordPress.com.Create your own website.
Start free