Pasal 75 Economic Partnership Agreement Jepang Indonesia (EPAJI) mengatur pembentukan sebuah sub komite tentang investasi untuk mencapai tujuan efektifnya pengimplementasian dan pengoperasian Bab 5 EPAJI. Sub komite ini sudah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) butir d EPAJI dimana dinyatakan dibentuk sub komite tentang investasi. Sub Komite ini harus:
a. Melakukan review dan pemantauan pengimplementasian dan pengoperasian Bab 5 EPAJI.
b. Melakukan review atas reservasi yang spesifik dan pengecualian-pengecualian menurut Pasal 64 EPAJI;
c. Mendiskusikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan bab 5;
d. Melaporkan temuan-temuan sub komite kepada komite bersama (joint komite); dan
e. melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagaimana mungkin didelegasikan oleh komite bersama sesuai dengan Pasal 14 EPAJI
Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Sub Komite harus:
(a) diisi oleh perwakilan dari pemerintah dan dapat, dan dapat, berdasarkan persetujuan bersama dari para pihak, mengundang perwakilan dari entitas-entitas selain dari Pemerintah yang keahlian yang relevan dengan persoalan-persoalan yang akan didiskusikan; and
(b) dipimpin bersama oleh pejabat-pejabat pemerintah Jepang dan Indonesia.
3. Sub Komite harus bersidaang pada suatu waktu dan tempat sebagaimana disetujui bersama oleh Para Pihak.
4. Sub Komite dapat, sebagaimana perlu, menetapkan aturan-aturan dan prosedur-prosedurnya.
5. Sub Komite dapat membentuk dan mendelegasikan tanggungjawabnya kepada kelompok kerja (Working Groups).